Jakstra+IPTEK

=**Kutipan RIngkasan Eksekutif**= Kebijakan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Jakstranas Iptek) 2005-2009 disusun sebagai pedoman untuk arah kebijakan, prioritas utama, dan kerangka kebijakan bagi seluruh pelaku pembangunan Iptek, baik dari unsur pemerintahan (LPND Ristek, Lembaga Litbang Departemen, Daerah, dan Perguruan Tinggi), maupun pihak non-pemerintah. Sesuai amanah UUD 1945, Pemerintah berkewajiban untuk memajukan Iptek dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Visi Iptek 2025 adalah: “Iptek sebagai kekuatan utama peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan dan peradaban bangsa”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan Misi Iptek 2025: [1] menempatkan Iptek sebagai landasan kebijakan pembangunan nasional yang berkelanjutan; [2] memberikan landasan etika pada pengembangan dan penerapan Iptek; [3] mewujudkan sistem inovasi nasional yang tangguh guna meningkatkan daya saing bangsa di era globalisasi; [4] meningkatkan difusi Iptek melalui pemantapan jaringan pelaku dan kelembagaan Iptek, termasuk pengembangan mekanisme dan kelembagaan intermediasi Iptek; [5] mewujudkan SDM, sarana, dan prasarana, serta kelembagaan Iptek yang berkualitas dan kompetitif; dan [6] mewujudkan masyarakat Indonesia yang cerdas dan kreatif dalam suatu peradaban masyarakat yang berbasis pengetahuan. Misi Iptek 2025 tersebut dioperasionalisasikan dalam bentuk empat program pembangunan Iptek, yakni: [1] Program Penelitian dan Pengembangan Iptek; [2] Program Difusi Iptek; [3] Program Penguatan Kelembagaan Iptek; dan [4] Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi. Program pembangunan Iptek ini, diimplementasikan pada enam bidang fokus utama Iptek, yakni: [1] ketahanan pangan, [2] sumber energi baru dan terbarukan; [3] teknologi dan manajemen transportasi, [4] teknologi informasi dan komunikasi, [5] teknologi pertahanan, dan [6] teknologi kesehatan dan obat-obatan. Pembangunan Iptek ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang cukup, bergizi, aman, sesuai selera, dan keyakinannya melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan efisiensi produksi pertanian, perikanan, dan kehutanan secara berkelanjutan, pengolahan hasil, dan penganekaragaman pangan. Prioritas utama adalah untuk mendukung terwujudnya kemandirian ketahanan pangan, revitalisasi nilai kearifan lokal, dan meningkatkan kemitraan antar-kelembagaan. Komoditas pangan yang menjadi prioritas diselaraskan dengan kebijakan revitalisasi pembangunan pertanian, perikanan, dan kehutanan. Kerangka kebijakan Iptek ketahanan pangan adalah untuk meningkatkan daya dukung teknologi untuk mempertajam prioritas penelitian, memperkuat kapasitas kelembagaan, menciptakan iklim inovasi, dan membentuk SDM yang handal dalam pengelolaan pangan. Penciptaan dan pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan diarahkan untuk mendukung kebijakan konservasi dan diversifikasi energi, memanfaatkan bauran energi berbasis sumber energi baru dan terbarukan **(**EBT), perkuatan kelembagaan dan jaringan, dan mendorong iklim yang kondusif untuk inovasi teknologi energi berbasis sumberdaya nasional. Prioritas utama adalah meningkatkan kontribusi energi panas bumi (3,8%), EBT (4,4%), batubara (32,7%), dan gas (30,6%) pada tahun 2025. Jenis energi prioritas termasuk //biodiesel//, //bioethanol//, //bio-oil//, panas bumi, batubara, surya, nuklir, angin, dan //hydrogen/fuel cell//. Kerangka kebijakan mencakup pemanfaatan teknologi energy yang ramah lingkungan, efisien, ekonomis, sesuai sumberdaya lokal, dan berwawasan masa depan. Pengembangan teknologi dan manajemen transportasi mengarah pada peningkatan kemampuan Iptek menjawab isu pelayanan, termasuk keselamatan, keamanan, kehandalan, kenyamanan, dan terjangkau, serta sesuai fisik wilayah dan sosial-ekonomi-budaya masyarakat. Juga untuk meningkatkan kemampuan //manufacturing// sarana dan prasarana transportasi. Prioritas utama adalah untuk riset pengembangan sistem manajemen transportasi publik, peningkatan penggunaan komponen lokal, dan efisiensi energi pada sektor transportasi, serta untuk pengembangan rencana induk transportasi antar/multi moda di Jawa, Sumatera, dan Bali. Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) diarahkan pada perluasan infrastruktur TIK agar terjangkau seluruh lapisan masyarakat, penguatan SDM dan kelembagaan TIK, penerapan solusi TIK untuk peningkatan kinerja perekonomian, daya saing industri, efisiensi perdagangan, kemandirian perangkat TIK hankam, efektivitas layanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Prioritas utama termasuk pengembangan telekomunikasi, internet, computer murah dan hemat energi; penguasaan teknologi digital; serta pengembangan aplikasi berbasis //open source//. Pengembangan teknologi pertahanan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perangkat keras dan lunak alat utama sistem persenjataan (alutsista) berdaya tangkal tinggi, rancangan strategis pertahanan, pemenuhan standardisasi sarana pertahanan, dan inovasi teknologi yang mampu menjaga kelangsungan industry pertahanan secara ekonomi. Prioritas utama mencakup pengembangan teknologi pendukung daya gerak, daya tempur, K4I (komando, kendali, komunikasi, komputer, dan informasi), bekal (logistik), dan pembangunan sistem pertahanan negara untuk pengamanan wilayah perbatasan, pulau-pulau terluar, dan wilayah rawan konflik. Pengembangan teknologi kesehatan dan obat-obatan diarahkan untuk mempertajam prioritas penelitian, pengembangan, dan rekayasa Iptek kesehatan yang diprioritaskan pada pencapaian gizi seimbang, pengembangan industry farmasi untuk mewujudkan kemandirian dalam penyediaan obat yang terjangkau oleh seluruh masyarakat, pengembangan fitofarmaka, pengendalian penyakit melalui deteksi dini, peningkatan kemampuan produksi alat kesehatan, dan peningkatan mutu layanan kesehatan. Selain enam bidang fokus pembangunan Iptek tersebut, aspek lain yang juga akan mendapat perhatian adalah teknologi air bersih, teknologi kelautan, system informasi spatial, mitigasi bencana, teknologi dirgantara dan antariksa, dinamika sosial-politik-budaya-hukum, dan bidang tematis lainnya.